Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan dua kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia pada Hari Buruh Internasional. Kedua kebijakan tersebut adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang disampaikan dalam pidato di Lapangan Monas, Jakarta, dihadapan ratusan ribu buruh. Prabowo menekankan bahwa pembentukan ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mendengar suara buruh langsung dalam perumusan kebijakan negara. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan terdiri dari pimpinan buruh Indonesia untuk memberikan nasihat kepada Presiden terkait undang-undang yang kurang melindungi buruh. Prabowo juga menegaskan pembentukan Satgas PHK atas masukan dari para pimpinan buruh guna mencegah pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Langkah-langkah inisiatif ini diharapkan dapat menjawab kekhawatiran buruh terhadap ketidakpastian kerja dan perlindungan hukum di relasi industrial. Prabowo juga berencana mempercepat pembahasan undang-undang terkait perlindungan pekerja rumah tangga dan pekerja di laut, serta menghapus praktik outsourcing. Forum dialog nasional antara 150 pimpinan buruh dan 150 perusahaan juga direncanakan sebagai langkah maju dalam hubungan industrial di Indonesia.
