Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan komitmen partainya untuk selalu menyampaikan kebenaran, meskipun hal tersebut tidak menguntungkan secara politik. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks Parlemen Senayan. Azis mengatakan bahwa Fraksi Gerindra memiliki prinsip untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan partainya, tetapi juga kepentingan bersama untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Komitmen ini sejalan dengan ajaran langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Azis menyoroti pentingnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), terutama terkait dengan anggaran sebesar Rp600 miliar yang telah dianggarkan. Ia menekankan bahwa informasi seputar anggaran yang benar-benar dihabiskan harus disampaikan secara transparan kepada publik. Meskipun mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menurunkan anggaran, Azis juga menyoroti potensi lemahnya pengawasan terhadap dana PSU yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Ia menilai bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana dari pemerintah daerah mungkin tidak begitu efektif.
Azis menyatakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dana PSU, termasuk dengan membandingkan biaya per TPS dengan pelaksanaan pemilu reguler. Ia berpendapat bahwa hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang dikeluarkan sudah sebanding dengan kualitas pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, Azis menunjukkan kepeduliannya terhadap transparansi, efisiensi, dan pengawasan dalam penggunaan anggaran PSU guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
