Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti kondisi kesehatan dan infrastruktur di tiga daerah, yaitu Papua Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara. Pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Azis meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk ketiga daerah tersebut terutama terkait layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Ia menekankan perlunya perhatian terhadap program Inpres infrastruktur khusus di Papua Barat.
Selain itu, Azis juga menyoroti tantangan administratif pasca-pemekaran Papua Barat menjadi dua provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa Gubernur Papua Barat Daya saat ini masih melanjutkan administrasi dari gubernur sebelumnya, menyebabkan banyak laporan yang belum dapat dipaparkan sepenuhnya.
Politisi Fraksi Gerindra tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pemindahan aset antara Papua Barat dan Papua Barat Daya demi mendukung pembangunan di kedua provinsi tersebut. Azis juga menyampaikan upaya Komisi II dalam membentuk Panitia Kerja Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mendukung pembinaan provinsi baru, termasuk Papua Selatan.
Terkait Kalimantan Utara, Azis mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan fasilitas publik di wilayah perbatasan tersebut dan meminta koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Azis menekankan perlunya reformasi pengelolaan pemerintahan daerah, terutama di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif dan merata.
