Pada Selasa (20/5), Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk membahas program prioritas pemerintah, seperti inisiatif Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dalam rapat tersebut, Anggota Fraksi Partai Gerindra, Alimudin Kolatlena, yang mewakili Maluku, menyuarakan harapan besar rakyat Maluku terhadap program tersebut. Ia mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat miskin.
Meskipun Alimudin mendukung program Sekolah Rakyat, ia mengungkapkan kekecewaannya karena Maluku belum masuk dalam daftar penerima program tahap pertama. Alimudin menegaskan bahwa daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) harus menjadi prioritas karena itulah tempat akar kemiskinan dan ketertinggalan. Sebagai wakil rakyat Maluku di Komisi VIII, Alimudin meminta penjelasan tentang syarat dan kriteria penerima program Sekolah Rakyat serta berkomitmen membantu menyampaikan informasi tersebut kepada kepala daerah di Maluku.
Lebih menyayat hati, Alimudin juga membagikan kisah perjuangan anak-anak di Maluku yang harus melewati berbagai risiko untuk menempuh pendidikan. Ia menyerahkan bukti video kepada Menteri Sosial untuk menggambarkan kondisi sulit tersebut. Alimudin berharap Maluku segera mendapatkan perhatian dalam program Sekolah Rakyat, karena pendidikan dianggap sebagai solusi untuk angkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem.
