Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menyerukan Kementerian Sosial (Kemensos) agar segera menangani masalah penyaluran bantuan sosial kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terhambat pada tahap kedua tahun 2025. Dorongan ini muncul setelah Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa banyak penerima bantuan mengalami kendala administrasi seperti rekening tidak aktif, tidak ditemukan, dan ketidaksesuaian nama serta nomor rekening.
Wardatul menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari stimulus bansos 2025 Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Ia mendorong Kemensos untuk berkoordinasi dengan Himbara dan PPATK guna lancarkan penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Politisi Fraksi Gerindra juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bansos untuk memeriksa dan memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, atau BPS daerah.
Pemerintah telah menambah anggaran bansos melalui kebijakan penebalan bantuan, dimulai dengan penyaluran tahap kedua kepada 18,3 juta KPM. Wardatul menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah nyata Presiden Prabowo dalam menjaga program perlindungan sosial yang pro-rakyat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi konsumsi rumah tangga.
Menurut Wardatul, konsumsi rumah tangga memegang peranan penting dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB). Dia menyatakan bahwa bansos yang diterima masyarakat akan berdampak positif terhadap ekonomi lokal ketika dibelanjakan di pasar dan warung setempat. Meskipun Kemensos belum mengumumkan waktu pasti penyelesaian masalah administratif, mereka memastikan verifikasi data terus berlangsung agar seluruh penerima dapat memperoleh haknya sebelum akhir kuartal ketiga.
