Kawendra Lukistian, anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, mempertegas pentingnya kesiapan daerah dalam menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis. Menurutnya, perlu penyelesaian teknis agar kebijakan ini benar-benar efektif. Ia mencontohkan masalah siswa mampu yang masuk sekolah swasta atau negeri berdasarkan zonasi, yang perlu ditangani dengan serius. BAM DPR RI akan mengkaji berbagai masukan terkait permasalahan teknis ini untuk merekomendasikan implementasi yang tepat kepada pemerintah.
Kawendra juga menegaskan bahwa pendidikan gratis sesuai amanat undang-undang, terutama dalam wajib belajar sembilan tahun. Implementasi pendidikan gratis diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara langsung dan mencerdaskan bangsa secara merata. Ia menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang perlu benar-benar mendukung kualitas pendidikan, bukan untuk belanja pegawai atau hal lain yang tidak relevan. Melalui BAM DPR, masukan ini akan disampaikan kepada komisi terkait dan pimpinan DPR untuk diteruskan kepada pemerintah.
