Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama bagi keluarga miskin ekstrem di Indonesia. Kunjungannya ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, yang merupakan lokasi program Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial RI, menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan sangat memadai dan bahkan melebihi sekolah umum pada umumnya. Fasilitas tersebut meliputi iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, dan asrama siswa.
Wachid menyoroti pentingnya penyempurnaan skema seleksi penerimaan siswa agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak terlewatkan. Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap orang tua, dan bahwa kemandirian keluarga harus menjadi bagian dari program agar dampaknya berkelanjutan. Selaras dengan Pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar, program Sekolah Rakyat merupakan wujud dari komitmen Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2045.
Ditargetkan untuk menjangkau 100 lokasi pada tahun 2025, program Sekolah Rakyat mendapatkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI untuk penambahan anggaran pada tahun 2026 guna memperluas cakupan program. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk aktif mendukung penyediaan lokasi, sesuai visi bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat.
