Novita Wijayanti, S.E., M.M., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menanggapi peringatan dini tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG setelah gempa besar M 8,7 di Semenanjung Kamchatka, Rusia. Menurut Novita, langkah cepat dan terkoordinasi dalam melindungi masyarakat di wilayah terdampak sangat penting. Instansi terkait, terutama BMKG, Basarnas, dan Ditjen Laut, harus segera mengaktifkan protokol tanggap darurat di pesisir timur Indonesia.
Berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Talaud, Halmahera Utara, Manokwari, Sorong, Biak, dan Jayapura, sudah dalam status WASPADA tsunami. Masyarakat diimbau untuk menjauhi pantai dan wilayah pesisir sampai peringatan dicabut. Meskipun potensi gelombang tsunami diperkirakan rendah, tetap berisiko menimbulkan bahaya di sekitar garis pantai.
Novita juga meminta Basarnas dan Pemda setempat untuk menyiapkan personel, alat evakuasi cepat, dan titik-titik pengungsian darurat. Selain itu, ia mendorong BMKG untuk menyebarkan informasi peringatan dengan cepat, masif, dan mudah dipahami masyarakat. Koordinasi lintas lembaga harus berjalan dalam waktu nyata dan komunikasi ke masyarakat harus jelas.
Pentingnya pemetaan ulang wilayah rawan, simulasi evakuasi berkala, dan pemerataan sarana komunikasi darurat di daerah 3T juga disorot oleh Novita. Sebagai perwakilan daerah pesisir selatan rawan tsunami, Novita menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus konsisten, tidak hanya saat musim bencana. Komisi V DPR RI terus mendorong percepatan anggaran untuk penanganan bencana, penguatan sarana Basarnas, dan pembaruan sistem peringatan BMKG untuk respons yang lebih efektif.
Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama dengan rakyat dalam situasi darurat seperti ini. Bencana tidak menunggu kesiapan, oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat harus terus ditingkatkan.
