Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa para pemimpin partai politik di Indonesia telah setuju untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota parlemen yang dianggap bermasalah. Langkah ini akan mulai berlaku pada 1 September 2025 dan melibatkan pencabutan keanggotaan parlemen mereka.
“Ini sebagai respons atas aspirasi yang sejati dari rakyat, saya telah menerima laporan dari ketua-ketua partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota dewan mereka masing-masing, yang mulai berlaku pada 1 September 2025. Ini termasuk anggota parlemen yang mungkin telah membuat pernyataan yang tidak pantas atau menyesatkan,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada hari Minggu (31 Agustus).
Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut menunjukkan komitmen para pemimpin partai untuk memastikan agar legislator tetap sejalan dengan kepentingan publik.
“Langkah tegas yang diambil oleh ketua-ketua partai politik adalah pencopotan anggota mereka dari Dewan Perwakilan Rakyat,” tandasnya.
Selain itu, para pemimpin parlemen dikabarkan sedang bersiap untuk mengurangi beberapa hak istimewa, termasuk tunjangan untuk anggota parlemen dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Pemimpin parlemen dan ketua partai juga menyampaikan bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berdiri di sisi kepentingan rakyat,” tambah Prabowo.
Presiden mengatakan bahwa ia terus memantau situasi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sambil menegaskan penghargaan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi, ia memperingatkan bahwa tindakan anarkis yang mengakibatkan korban jiwa tidak akan ditoleransi.
“Untuk aparat penegak hukum yang mungkin telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kemarin, Kepolisian Negara telah memulai penyelidikan. Saya telah memberikan instruksi agar hal ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan dengan cara yang terbuka untuk pengawasan publik,” ungkapnya.