Prabowo Ensures People’s Aspirations: Parliament Revokes Allowances

Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disuarakan oleh rakyat selama demonstrasi terakhir. Prabowo menekankan bahwa pimpinan DPR setuju untuk mencabut beberapa tunjangan parlemen dan menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri. “Pimpinan DPR menyampaikan bahwa beberapa kebijakan DPR RI akan dicabut, termasuk tunjangan anggota serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8). Hadir dalam konferensi pers adalah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Turut hadir pula Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua NasDem Surya Paloh, Ketua PAN Zulkifli Hasan, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid. Prabowo menambahkan bahwa pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap beberapa anggota yang pernyataannya telah memicu ketegangan di masyarakat. Para pimpinan partai secara resmi mencabut keanggotaan mereka di DPR RI efektif mulai 1 September 2025. “Langkah tegas yang diambil oleh para pimpinan partai adalah mencabut keanggotaan mereka di DPR RI,” ujar Prabowo. “Pimpinan DPR dan ketua partai juga menegaskan bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, dan Pakta Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Sipil dan Politik. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi harus disuarakan secara damai. “Jika, dalam prakteknya, terdapat aktivitas anarkis, kerusakan fasilitas umum, korban jiwa, ancaman, penjarahan lembaga publik atau rumah pribadi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, dan negara berkewajiban hadir dan melindungi warganya,” ujarnya.

Source link