Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan langkah tegas yang diambil oleh para ketua umum partai politik terkait anggota DPR yang dianggap bermasalah. Keputusan ini mencakup pencabutan keanggotaan DPR mulai 1 September 2025. Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan sebagai komitmen para ketua umum partai politik dalam memastikan anggota DPR tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pencabutan keanggotaan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas dari masing-masing partai politik terhadap anggota DPR yang dianggap telah menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, pimpinan DPR juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan pentingnya anggota DPR untuk selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Prabowo juga mengawasi situasi di Jakarta dan kota-kota lainnya, di mana ia menegaskan bahwa negara tetap menghormati kebebasan berpendapat namun tidak akan mentolerir aksi anarkis yang mengakibatkan korban jiwa. Terkait dengan petugas yang melakukan kesalahan, Kepolisian RI sedang melakukan proses pemeriksaan yang transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Semua langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam menjalankan tugas negara.