Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Hj. Wardatul Asriah, memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah yang berencana meningkatkan jumlah pembimbing haji wanita. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah yang membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Wardatul Asriah menilai kebijakan tersebut sangat relevan mengingat prosentase jamaah perempuan yang terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 55 persen dari total jamaah haji tahun 2026. Hal ini menuntut peningkatan jumlah dan kapasitas pembimbing ibadah haji wanita.
Ketersediaan pembimbing wanita dianggap sangat penting untuk memastikan pelayanan ibadah, bimbingan manasik, dan pendampingan selama di Tanah Suci berlangsung dengan efektif, sensitif terhadap gender, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah wanita. Saat ini, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah pembimbing wanita dan jamaah perempuan, dengan rata-rata hanya satu pembimbing wanita untuk setiap 1.500 – 2.000 jamaah perempuan. Ketidakseimbangan ini membuat pelayanan bimbingan ibadah dan konsultasi keagamaan tidak optimal.
Bunda Wardah menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk menambah jumlah pembimbing wanita dalam Rencana Operasional Haji tahun 2026. Peningkatan jumlah pembimbing wanita bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga tentang kualitas dan sensitivitas dalam pelayanan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keberhasilan, kenyamanan, dan kesempurnaan ibadah jamaah haji perempuan. Dengan adanya pembimbing haji wanita, diharapkan dapat mewujudkan prinsip pelayanan haji yang inklusif, berkeadilan, dan profesional.
