Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, SH, menekankan pentingnya reformasi penegakan hukum secara komprehensif dalam rapat Komisi III dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Selasa (18/11/2025). Menurut Bimantoro, oknum tidak hanya ada di satu institusi, tetapi tersebar di berbagai lembaga negara. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah melakukan pembenahan sistemik agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Bimantoro mengapresiasi sikap terbuka Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia terhadap kritik publik dan keterbukaannya terhadap kekurangan internal. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. “Kemampuan mendengar, mengakui, dan merespons dengan cepat merupakan modal besar untuk perbaikan institusi,” ujarnya.
Bimantoro juga menekankan perlunya percepatan reformasi sumber daya manusia di Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun banyak anggota kepolisian bekerja keras dan mendukung program prioritas Presiden, ia menegaskan bahwa standar profesionalisme di seluruh jenjang kepolisian harus ditingkatkan. Selain itu, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kesejahteraan bagi anggota kepolisian, seperti program Rumah Subsidi yang dianggap memberikan kepastian dan harapan bagi masa depan keluarga personel.
Bimantoro menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Komisi III untuk terus mendorong pembenahan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya adalah agar reformasi penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
