Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyuarakan permintaan kepada pemerintah pusat dan Pertamina untuk segera membentuk satuan tugas penegakan hukum guna mengakhiri praktik mafia BBM subsidi yang masih marak terjadi, terutama di Sumatera Barat. Dalam rapat bersama Direksi Pertamina, Andre Rosiade menekankan bahwa peningkatan kuota BBM subsidi tidak akan efektif tanpa penindakan yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.
Ia menyoroti antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di Sumatera Barat meskipun kuota BBM subsidi telah dinaikkan sebesar 15% pada November 2025. Menurutnya, penegakan hukum yang belum efektif menjadi penyebab utama terjadinya antrean tersebut. Andre Rosiade juga menekankan bahwa kendaraan bermuatan besar dan mobil tua yang dimodifikasi dengan tambahan tangki BBM masih bisa mengisi subsidi karena adanya tekanan dari oknum tertentu.
Dalam upayanya untuk memberantas mafia BBM subsidi, Andre Rosiade meminta Pertamina dan pemerintah untuk membentuk satgas khusus yang melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan storage BBM tambahan di Sumatera Barat untuk mengurangi kerentanan pasokan.
Dalam kesimpulannya, Andre Rosiade menuntut ketegasan dari manajemen Pertamina dalam menindak tegas praktik mafia BBM subsidi. Masyarakat yang resah dengan antrean BBM yang tak kunjung selesai berharap bahwa langkah-langkah tegas dapat segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.
