Komisi XI DPR RI mendiskusikan strategi pengendalian inflasi yang lebih komprehensif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melihat lonjakan inflasi pangan yang mencapai 2,90% year-on-year per Oktober 2025. Anggota Komisi XI, Kamrussamad, menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk menangani kenaikan harga pangan, terutama pada komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam. Evaluasi dilakukan setelah melihat bahwa intervensi hilir seperti operasi pasar, buffer stock, dan distribusi tidak cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang fokus pada sumber produksi di hulu untuk mengendalikan inflasi.
Inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menunjukkan pentingnya keterlibatan Bank Indonesia dan TPID dalam mengatasi tekanan inflasi. Meskipun sudah ada langkah-langkah seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan digitalisasi pembayaran, tetapi perlu adanya koordinasi yang lebih intensif untuk mendukung program prioritas pemerintah pada tahun 2026.
Kamrussamad juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPR RI, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat. Dengan adanya kerja sama yang kuat, diharapkan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
