Komisi IX DPR RI telah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, merata, dan berkualitas bagi semua penerima manfaat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan program MBG sebagai amanat strategis dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. MBG tidak hanya tentang penyediaan makanan, melainkan juga sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat.
Hingga November 2025, MBG telah mencakup 41,6 juta penerima manfaat dari berbagai kalangan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait aspek keamanan pangan, seperti kasus keracunan pangan yang terjadi. Putih Sari menekankan pentingnya peningkatan aspek keamanan pangan, penguatan surveillance, dan percepatan sertifikasi SLHS sebagai syarat mutlak dalam menjaga kualitas program ini.
Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi strategis pelaksanaan MBG karena cakupan penerima manfaatnya yang besar serta keterlibatan UMKM lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Untuk memastikan keberhasilan program ini, perlunya percepatan pemenuhan standar higiene dan sanitasi di semua SPPG, khususnya di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang signifikan.
Komisi IX juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan mutu pangan secara sistematis. Mereka meminta integrasi mekanisme pelacakan cepat dengan pemeriksaan rutin oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan agar seluruh proses program berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Dalam upaya memperkuat Program MBG Nasional, Komisi IX akan terus mengawal agar program ini berjalan aman, tepat sasaran, dan berhasil menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka akan menyampaikan semua masukan dari daerah ke tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi kepada berbagai lembaga terkait. Kehadiran Komisi IX bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mendengar suara daerah dan pengalaman para pelaksana di lapangan guna penyempurnaan kebijakan.
