Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap kenaikan jumlah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/11/2025). Novita menyatakan bahwa peningkatan kuota BSPS menunjukkan komitmen Kemen PKP dalam mendukung visi Presiden untuk membangun tiga juta unit rumah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Menurut Novita, peningkatan kuota BSPS merupakan yang tertinggi selama tiga periode dirinya menjadi anggota Komisi V DPR RI. Ia juga mengakui bahwa semangat pemerataan dan penanganan masalah perumahan semakin terasa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Novita berharap peningkatan jumlah unit menjadi 400 ribu dapat didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia.
Legislator dari daerah pemilihan Banyumas-Cilacap ini menegaskan bahwa meskipun setiap anggota DPR RI memperjuangkan kepentingan daerahnya, tetapi harus ingat bahwa mereka mewakili seluruh rakyat Indonesia. Novita menekankan bahwa masih banyak daerah yang belum tersentuh program BSPS, dan pemerataan adalah kunci untuk mencapai pengentasan rumah tidak layak huni di seluruh wilayah.
Novita juga meminta Kemen PKP untuk memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdampak bencana, seperti Cilacap, Banjarnegara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan wilayah lainnya. Ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data mengenai jumlah rumah tidak layak huni di setiap kabupaten/kota agar target pengentasan bisa ditentukan dengan baik.
Selain itu, Novita mendorong Kemen PKP untuk menyederhanakan persyaratan pengajuan program BSPS yang diajukan masyarakat serta melibatkan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar jumlah bantuan yang diberikan bisa lebih meningkat dari 400 ribu unit.
