Isu reformasi TNI kerap disempitkan hanya pada ketakutan akan kembalinya dominasi militer di ranah sipil, padahal masalah utamanya berakar pada dinamika internal organisasi dan pola perkembangan karier yang kompleks. Tidak banyak yang menyoroti sisi tersembunyi dari dualitas fungsi TNI yang masih menjadi sandungan dalam perjalanan profesionalisme militer Indonesia.
Mencoba mengangkat lapisan isu yang jarang dibahas, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia melangsungkan diskusi mendalam pada 4 Maret 2026. Tiga narasumber utama—Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie—menyampaikan pandangan kritis mengenai aspek struktural dan budaya promosi dalam tubuh militer.
Tantangan Profesionalisme dalam Bayangan Politik
Dalam idealisasi teori politik, garis batas tegas antara militer dan sipil wajib dijaga. Wilayah militer harus fokus ke pertahanan negara, sementara aparat sipil bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Namun, praktik di Indonesia jauh dari gambaran ini. Terdapat area tumpang tindih atau “grey area” yang rawan terhadap intervensi politik, sehingga berpotensi mereduksi profesionalisme TNI.
Persoalan serius timbul dari sistem promosi jabatan perwira. Tidak jarang, seleksi dan promosi justru tidak sepenuhnya berbasis pada prestasi dan merit, melainkan dipengaruhi relasi personal dan kedekatan dengan elite politik. Aditya Batara menjelaskan bahwa dalam sistem yang kian personal, pengaruh pemimpin politik sangat menentukan pengisian posisi vital di TNI. Ketika koneksi lebih diutamakan daripada kinerja, sistem pengawasan menjadi lemah dan netralitas militer terancam.
Persetujuan DPR atas pengangkatan Panglima TNI pada dasarnya merupakan wujud kendali sipil. Tetapi, Yudha Kurniawan mengingatkan bahwa mekanisme ini juga rawan dipolitisasi, sehingga TNI bukan sepenuhnya subjek hukum, melainkan rentan menjadi alat politik pragmatis. Sebagai pembanding, Yudha mengemukakan bahwa beberapa negara demokratis seperti Inggris bahkan tidak mensyaratkan pelibatan parlemen dalam seleksi panglima militer, menandakan adanya spektrum berbeda dalam hubungan antara sipil dan militer di negara demokrasi.
Keterbatasan Struktur dan Kelebihan Perwira
Beni Sukadis menegaskan perlunya tinjauan lebih dalam pada masalah struktural di internal TNI, seperti fenomena surplus perwira akibat ketidakcocokan antara jumlah jabatan struktural dengan jumlah perwira yang tersedia. Hal ini diperparah oleh kapasitas pendidikan militer yang terbatas, jalur promosi yang menyempit, dan alokasi anggaran pertahanan yang belum memadai.
Ketimpangan struktural ini mendorong ekspansi peran TNI di sektor sipil, sekadar untuk mengatasi kelebihan SDM perwira. Akibatnya, profesionalisme kerap dikorbankan demi kepentingan organisasional yang bersifat sementara. Beni juga mengingatkan, profesionalisme tak hanya diukur dari pemisahan formal antara TNI dan Polri maupun keberadaan payung hukum seperti UU TNI, tetapi juga dari meritokrasi dalam promosi jabatan yang kerap dilompati oleh faktor hubungan pribadi.
Budaya Rotasi dan Dominasi Politik
Mitologi mengenai rotasi matra dalam kepemimpinan TNI juga dibedah secara kritis. Data menunjukkan bahwa seabrek transisi kepemimpinan, dominasi matra—terutama Angkatan Darat—masih sangat kuat, sebagaimana terjadi pada peralihan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo. Ini menandakan bahwa dinamika dan preferensi elite politik nasional sering lebih berpengaruh daripada aturan rotasi formal.
Pentingnya Otomomi Organisasi Militer
Dalam arus kemerosotan demokrasi yang ditakuti banyak kalangan, isu profesionalisme TNI makin krusial. Relasi sipil-militer tidak boleh hanya diartikan sebagai pembatasan ruang gerak militer di ranah sipil, melainkan harus diikuti dengan kedewasaan aktor sipil yang mampu menjaga jarak dari godaan memanfaatkan militer untuk tujuan sesaat. Intervensi sipil yang terlalu dalam terhadap pengelolaan karier di internal TNI berpotensi merusak fondasi organisasi militer itu sendiri.
Praktik di banyak negara maju menegaskan pentingnya menjaga otonomi institusi militer dalam pengembangan karier internal sebagai standar profesionalisme. Indonesia pun ditantang untuk berani kembali pada prinsip ini secara konsisten, guna menciptakan TNI yang profesional, modern, serta benar-benar ditempatkan sebagai alat pertahanan nasional, bukan instrumen politik sesaat.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
