Komisi X DPR RI mendorong peningkatan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di wilayah Kalimantan guna memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (10/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, perwakilan pemerintah daerah, hingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI. La Tinro mengungkapkan bahwa kebutuhan terhadap KIP Kuliah di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi, seiring dengan banyaknya calon mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ia menilai KIP Kuliah merupakan instrumen strategis dalam menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan ekonomi. Namun, La Tinro juga menyoroti sejumlah kendala dalam implementasi program, terutama terkait akurasi pendataan penerima bantuan. Menurutnya, ketidaksesuaian data tersebut berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran, sehingga mahasiswa yang seharusnya berhak justru tidak memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan sistem pendataan dan verifikasi penerima KIP Kuliah agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, peningkatan kuota KIP Kuliah perlu didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi agar distribusi bantuan dapat berjalan efektif. Komisi X akan menggunakan masukan dari kunjungan kerja ini sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan kebijakan pendidikan ke depan dapat ditingkatkan.
Dengan memperbaiki data, program bantuan pendidikan ini diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi mahasiswa yang membutuhkannya.
