Topik mengenai maraknya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan ini terus menjadi sorotan banyak kalangan. Tiap langkah yang diambil, baik pertemuan bilateral hingga partisipasi dalam forum dunia dan interaksi dengan pemimpin negara lain, kerap menjadi pemberitaan utama di berbagai media nasional.
Banyak orang mempertanyakan urgensi dan hasil dari semua aktivitas itu. Di media sosial, kerap muncul keluhan atau rasa penasaran seperti “Mengapa Presiden kerap bepergian ke luar negeri?” serta “Ada manfaat nyata apa untuk Indonesia?” Keraguan ini muncul karena diplomasi tak selalu menampakkan hasil nyata secara instan, berbeda dengan program pembangunan fisik yang langsung bisa dirasakan masyarakat.
Namun, jika menelusuri situasi dunia saat ini, keterlibatan aktif Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi justru semakin penting untuk menjaga kepentingan nasional. Dalam kurun sekitar setahun lebih, Presiden Prabowo telah melakukan puluhan perjalanan luar negeri. Intensitas tinggi ini menandakan kemunculan Indonesia sebagai aktor aktif yang ingin menentukan arah di tengah peta geopolitik dunia.
Topik ini pun mencuat dalam forum IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Dalam diskusi itu, Anggy Pasaribu—seorang jurnalis yang juga moderator—menyebut ada kesenjangan cukup lebar antara kesibukan diplomasi pemerintah dan pemahaman masyarakat. Publik bisa menangkap bahwa Indonesia sedang memperkuat eksistensi di luar negeri, namun tak sedikit masyarakat yang kesulitan memahami konteks serta tujuan dari langkah-langkah tersebut.
Anggy menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian, seperti persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina yang belum usai, hingga perang di Timur Tengah yang mengganggu stabilitas ekonomi global. Menurutnya, efek krisis global itu—seperti lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga guncangan ekonomi—juga langsung berdampak pada keseharian masyarakat Indonesia.
Dalam penjelasannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menilai keberagaman kepentingan antarnegara kini menuntut Indonesia lebih sigap dan adaptif. Negara tak bisa mengambil sikap pasif, justru perlu secara konsisten menjaga komunikasi dan hubungan dengan berbagai pihak. Strategi luar negeri Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip bebas aktif kini mendapat penguatan dalam bentuk diplomasi yang lebih luwes.
Penyesuaian strategi itu, yang dalam kajian hubungan internasional dikenal dengan istilah “hedging” makin penting untuk menjaga kemandirian Indonesia di tengah rivalitas global. Penjelasan dari Broto Wardoyo selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional UI memperjelas bahwa pendekatan ini sudah berkembang ke arah resilience-based hedging: fokus bukan hanya pada fleksibilitas eksternal, namun juga peningkatan kemampuan pertahanan internal agar shock global tak mudah mengguncang Indonesia.
Dalam kegiatan di forum-forum seperti G20, ASEAN, maupun BRICS, keterlibatan Indonesia sebetulnya adalah bagian dari strategi besar memperluas ruang gerak serta daya tawar di antara kerasnya persaingan global. Namun narasi penting ini sering kali kurang diuraikan secara jelas ke masyarakat. Yang tampil di permukaan hanya potongan peristiwa seperti sesi foto, pertemuan resmi, atau seremoni, sehingga banyak masyarakat akhirnya menganggap kerja diplomasi hanya kegiatan simbolik. Sementara, tujuan strategis serta dampaknya jarang mendapat penjelasan substansial.
Masalah komunikasi publik yang kurang efektif menjadi sorotan penting dalam diskusi itu. Menurut Anggy, jawaban atas keraguan publik bukan sekadar menepis kritik, tapi memperbaiki cara pemerintah menyampaikan pesan diplomasi. Strategi dan tujuan besar seringkali hanya dipahami di kalangan elite dengan bahasa sangat teknis, sehingga terasa jauh dari realitas keseharian rakyat.
Era digital menuntut klarifikasi dan narasi yang kuat, sebab opini publik mudah terbentuk lewat informasi sederhana dan viral. Diplomasi yang baik memerlukan tata kelola komunikasi publik yang konsisten dan mudah dipahami, tak hanya di media konvensional tapi juga, bahkan terutama, di media sosial. Pemerintah butuh figur juru bicara yang mampu menekankan relevansi langkah-langkah diplomasi: bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi, investasi, lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.
Maka, kehadiran Indonesia secara digital juga patut diisi dengan konten substansial, bukan sekadar hadir atau ramai di ruang maya. Pendekatan yang defensif atau hanya mengandalkan pendengung malah rawan memperkeruh suasana dan menciptakan polarisasi tanpa memperjelas kebijakan.
Kesimpulannya, tantangan utama diplomasi Indonesia kini tidak sekadar bersaing atau diterima di dunia internasional, tetapi juga memastikan masyarakat mengerti dan memahami urgensi setiap langkah yang diambil. Diplomasi yang efektif adalah diplomasi yang bisa diterima di dunia, dan sekaligus mampu membawa masyarakat tetap terlibat serta percaya pada arah kebijakan negara.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
