Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan program prioritas pemerintah tepat sasaran.

Pengawasan Program Prioritas Pemerintah

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menyatakan bahwa besarnya alokasi anggaran negara harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini penting agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Ia menilai kompleksitas program yang berkembang membutuhkan penguatan sistem pengawasan guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Peran BPKP dalam Pengawalan Penerimaan Negara

Kamrussamad juga mengapresiasi peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal penerimaan negara, terutama dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, keberhasilan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP perlu diperluas ke sektor layanan publik untuk optimalisasi penerimaan.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan yang lebih detail dan berbasis risiko terhadap penggunaan APBN pada program prioritas pemerintah untuk memastikan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Edukasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kamrussamad juga menyoroti perlunya peningkatan edukasi tentang tata kelola dan pelaporan penggunaan anggaran negara di tingkat daerah. Menurutnya, sosialisasi dan pendampingan kepada pelaksana program di daerah dapat membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran.

Penguatan pengawasan harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola anggaran di lapangan.

Kamrussamad menegaskan bahwa penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara, dan memastikan program prioritas pemerintah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.