Penguatan Rupiah Perlu Didukung Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal
Komisi XI DPR RI menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal dalam memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter mulai mendapat respons positif dari pasar dan memperkuat fondasi stabilitas ekonomi nasional.
Faktor Penting
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, integrasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tindakan seperti kenaikan BI Rate, imbal hasil SRBI, dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor memberikan sinyal positif kepada pasar. Demikian pula dengan langkah pemerintah terkait kenaikan imbal hasil SBN yang memperkuat pemahaman pasar terhadap kebijakan moneter dan fiskal.
Perluasan Penggunaan Mata Uang Lokal
Kamrussamad juga menekankan perlunya mendukung perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan ini bukanlah dedolarisasi, melainkan diversifikasi pilihan mata uang dalam perdagangan global. Implementasi Local Currency Settlement harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional.
“Kita tidak bermaksud dedolarisasi, tetapi memperluas pilihan transaksi mata uang demi perdagangan global,” ujar Kamrussamad.
Pembahasan Kebijakan Fiskal
Di samping itu, Komisi XI DPR RI juga terus mengawal penyusunan kebijakan fiskal melalui pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Proses pembahasan ini telah selesai di tingkat komisi dan akan dilanjutkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk finalisasi.
“Pembahasan KEM-PPKF telah selesai di komisi dan akan diteruskan ke Banggar untuk finalisasi kebijakan fiskal tahun depan,” tambah Kamrussamad.
