Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menegaskan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk mendukung peremajaan armada dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut.
Prioritas Pemberian PMN untuk PELNI
Kardaya Warnika menyatakan bahwa awalnya PELNI meminta PMN untuk mengganti kapal-kapal yang sudah tua dan tidak layak. Keputusan ini didasari oleh prioritas pelayanan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, yang menekankan pada kebutuhan rakyat sebagai hal yang harus diprioritaskan.
Komisi XI DPR RI turut ingin memastikan bahwa perubahan tata kelola investasi pemerintah tidak menghambat proses peningkatan layanan masyarakat. Peralihan otoritas dari Kementerian Keuangan ke Danantara harus tetap berjalan lancar tanpa menghambat pelayanan.
Pemanfaatan PMN untuk PELNI
Kardaya Warnika menekankan bahwa PMN yang diberikan harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan PELNI. Sebagai perusahaan yang menjalankan Public Service Obligation (PSO), PELNI memiliki tanggung jawab untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat antarpulau.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI akan terus memantau pemanfaatan PMN yang telah diberikan. Kardaya menegaskan bahwa dukungan negara harus diimbangi dengan keseriusan perusahaan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Pelayanan dan Peremajaan Armada PELNI
Kardaya Warnika menilai pemeliharaan kapal merupakan faktor penting dalam menjaga kelayakan operasional. Namun, program peremajaan armada masih harus menjadi prioritas untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Kardaya juga menekankan bahwa keberhasilan PMN seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan negara, bukan semata-mata dari keuntungan perusahaan.
Informasi tambahan menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan PMN kepada PT PELNI sebesar Rp1,5 triliun dan Rp2,5 triliun untuk tahun 2024 dan 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan tiga kapal penumpang baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keselamatan pelayaran.
