Husni Dorong Sinergi Antarkementerian dalam Penanganan Bencana di NTT
LABUAN BAJO, FraksiGerindra.id — Dalam upaya penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kaposki Gerindra Komisi VIII DPR RI, H. M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penanganan yang efektif memerlukan keterlibatan lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Husni menekankan bahwa bencana tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga berdampak luas terhadap infrastruktur, pelayanan publik, kondisi sosial, dan psikologis masyarakat terdampak.
Koordinasi Efektif dalam Penanganan Bencana
Pada kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Husni menyatakan bahwa penanganan bencana di NTT tidak bisa hanya mengandalkan BNPB. Diperlukan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan perlu mendapat perhatian serius dari kementerian teknis untuk pemulihan yang lebih cepat.
Perhatian Terhadap Masyarakat Terdampak
Husni juga menyoroti banyaknya masyarakat yang harus mengungsi akibat bencana. Ketersediaan informasi yang akurat dan penanganan aspek sosial serta psikologis masyarakat terdampak juga merupakan fokus penting. Selain itu, penyebaran informasi yang benar menjadi krusial untuk menghindari kepanikan akibat hoaks terkait bencana. Komunikasi publik yang kuat dan jelas diharapkan dapat memberikan panduan yang tepat kepada masyarakat.
Menyikapi hal ini, Husni mendorong penguatan komunikasi publik yang memastikan informasi yang disampaikan merata, akurat, dan mudah dipahami. Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dengan benar merupakan bagian integral dari mitigasi bencana yang efektif. Dengan demikian, diharapkan proses pemulihan di NTT dapat berjalan lebih lancar dan terarah.
Dalam upaya pemulihan, perbaikan akses jalan dan infrastruktur lainnya menjadi prioritas. Husni menekankan pentingnya keterlibatan kementerian PUPR untuk menangani kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana. Sinergi antarkementerian diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat NTT.
Terlepas dari peran penting BNPB sebagai koordinator utama penanganan bencana, keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam menangani dampak bencana. Pemulihan sarana kesehatan, dukungan psikososial, dan pemulihan pelayanan dasar juga menjadi fokus dalam upaya penanganan bencana yang komprehensif.
Dengan upaya sinergi lintas sektor dan lembaga, diharapkan pemulihan di NTT dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Keterlibatan berbagai pihak dari pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan dan mendukung masyarakat NTT dalam proses pemulihan pascabencana.
