Ade Rezki Dorong Jaminan Sosial dan K3 Pekerja Tambang Morowali

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama meminta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diterapkan tanpa membedakan kewarganegaraan pekerja. Menurut dia, tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing menghadapi risiko pekerjaan yang sama sehingga berhak memperoleh perlindungan sesuai tingkat bahaya di lingkungan kerja.

“Kami menilai tidak hanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertambangan Morowali, tetapi tenaga kerja asing juga perlu mendapatkan proteksi dari risiko pekerjaannya,” ujar Ade di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026).

Morowali merupakan kawasan dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel yang melibatkan banyak pekerja. Ade menilai karakter pekerjaan dan tingginya kegiatan operasional di kawasan tersebut menuntut perusahaan menjalankan standar K3 secara ketat dan berkelanjutan.

Perlindungan tidak cukup administratif

Ade menegaskan, perusahaan bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan berdasarkan risiko pekerjaan masing-masing. Perlindungan itu mencakup penerapan prosedur keselamatan, penyediaan alat pelindung yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Ia mengingatkan agar penerapan K3 tidak berhenti pada pemenuhan dokumen atau kewajiban administratif. Standar keselamatan harus terlihat dalam kegiatan operasional sehari-hari, termasuk melalui pemahaman pekerja terhadap potensi bahaya dan prosedur pencegahan kecelakaan.

Menurut Ade, perusahaan juga perlu memastikan sarana keselamatan tersedia dan prosedur kerja aman benar-benar dijalankan. Kepatuhan antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk tenaga kerja asing, harus dibangun secara baik agar seluruh bagian tubuh pekerja terlindungi dari risiko pekerjaan.

“Kepatuhan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing ini, harus disesuaikan dengan baik agar setiap risiko pekerjaan dapat diproteksi dari ujung rambut sampai ujung kakinya,” imbuhnya.

Apresiasi alokasi APBD untuk pekerja rentan

Selain menyoroti keselamatan kerja di Morowali, Ade mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan.

Ia menilai dukungan anggaran pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan. Pekerja rentan, kata dia, membutuhkan jaminan sosial yang memadai untuk menghadapi risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan.

“Ini cukup baik karena goodwill dari pemerintah daerah sudah mengalokasikan APBD bagi pekerja rentan di Sulawesi Tengah, dan dukungan ini sangat baik bagi mereka yang memiliki risiko tinggi,” ujar Ade.

Ia menyebut pemantauan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI. Evaluasi lapangan diperlukan untuk melihat kesesuaian antara aturan ketenagakerjaan dan pelaksanaannya di perusahaan.

Ade mendorong pemerintah daerah, instansi ketenagakerjaan, dan perusahaan memperkuat koordinasi. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan terus diperluas, sementara penerapan standar K3 di sektor pertambangan berjalan konsisten.

Source link