Prabowo Calls for Parliament Open Dialogue with Citizens

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa hak warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka adalah jaminan konstitusi yang harus dihormati dan difasilitasi oleh negara. Dalam sebuah pernyataan resmi di Istana Negara pada hari Minggu (31 Agustus), Prabowo menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengundang tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, dan kelompok lain yang ingin menyampaikan masalah mereka untuk melakukan dialog langsung. “Saya akan meminta pimpinan DPR untuk segera mengundang tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya, agar mereka bisa disambut dengan baik dan terlibat dalam dialog langsung,” tegas Prabowo. Presiden menegaskan bahwa aspirasi tersebut harus disampaikan secara damai. Sementara itu, dia memperingatkan bahwa tindakan anarkis, upaya merusak stabilitas negara, perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan ancaman terhadap keamanan publik tidak dapat ditoleransi dan merupakan pelanggaran hukum. “Penegak hukum harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas publik yang dibangun dengan uang pajak, dan menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang membahayakan masyarakat secara luas,” tegasnya. Prabowo juga mencatat bahwa DPR telah setuju untuk mencabut sejumlah kebijakan, termasuk tunjangan tambahan untuk wakil rakyat dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Masalah lainnya, katanya, akan ditangani melalui mekanisme parlemen resmi. Presiden juga memerintahkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. “Kepada pemerintah, saya perintahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerima delegasi dari kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan saran untuk perbaikan tata kelola,” ujar Prabowo. Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan parlemen dan eksekutif partai politik telah mengambil tindakan tegas terhadap beberapa anggota yang telah membuat pernyataan yang memicu ketidakstabilan publik. Keanggotaan partai mereka, bersama dengan status mereka sebagai anggota DPR, dicabut efektif pada 1 September 2025.

Source link