Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati, menyoroti pemotongan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp13 triliun atau sekitar 50%. Ia menekankan pentingnya pengurangan anggaran tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan program-program strategis seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KMP) dan target swasembada garam. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Endang juga mencermati anggaran pembangunan KMP yang dinilai tidak sesuai dengan rencana sebelumnya.
Menyadari betapa pentingnya pembangunan KMP dalam mengurangi arus urbanisasi dari desa nelayan ke kota, Endang mengajukan pertanyaan tentang realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Selain itu, ia juga mendorong KKP untuk memperkuat kebijakan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan inovasi teknologi dari hasil penelitian perguruan tinggi guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
Namun, selain perhatian terhadap pembangunan KMP, Endang juga memberikan sorotan terhadap implementasi program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dianggap masih membebani para pelaku usaha di lapangan. Ia menekankan pentingnya KKP mempermudah proses administrasi KUSUKA bagi para nelayan dan pembudidaya agar program tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih efektif.
Dengan demikian, di tengah kondisi pemotongan anggaran yang signifikan, Endang Setyawati sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra terus mengadvokasi agar program-program strategis di bidang kelautan dan perikanan tetap dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat nelayan Indonesia.
