Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. Martin menegaskan pandangannya ketika melakukan kunjungan ke Mapolda NTB di Kota Mataram pada Senin (25/11/2024). Menurutnya, tambang ilegal menghasilkan keuntungan melimpah bagi pelaku, namun tidak memberikan kontribusi pajak atau pendapatan kepada negara. Hal ini disoroti oleh Martin sebagai sebuah masalah serius yang harus ditangani.
Selain itu, Martin juga menyoroti perhatian KPK dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terhadap masalah tambang ilegal. Menurutnya, Presiden Prabowo memperhatikan dampak besar yang ditimbulkan oleh praktik tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Martin menegaskan bahwa ini bukan hanya menjadi masalah di NTB, tetapi juga menjadi perhatian nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI berusaha untuk memahami langkah-langkah yang telah diambil oleh Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB dalam memberantas tambang ilegal. Martin menekankan pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk melawan kebocoran yang merugikan negara.
Tidak hanya kerugian finansial, tambang ilegal juga memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Martin menekankan perlunya tindakan tegas dalam memberantas tambang ilegal untuk melindungi kekayaan negara dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Dia berharap bahwa pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertambangan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, serta memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.
