Pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menanggapi kritik yang diajukan oleh media asing The Economist terhadap diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam tajuk terbarunya. The Economist menyebut Prabowo sebagai ‘putus asa’ dan mempertanyakan arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun, menurut Fahmi, pandangan yang diungkapkan oleh The Economist terlalu sempit dan kurang memperhitungkan bahwa kunjungan Prabowo ke berbagai negara sebenarnya mencerminkan fleksibilitas Indonesia dalam memperkuat posisinya di arena global.
Fahmi menjelaskan bahwa lawatan Prabowo ke beberapa negara pada awal masa jabatannya adalah sebuah langkah yang menarik karena menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat hubungannya di dunia internasional. Dia juga menyoroti bahwa kritik yang menyebut Prabowo terlalu percaya diri dan kurang mendengarkan pendapat penasihatnya tidaklah adil, mengingat pengalaman dan latar belakangnya sebagai seorang mantan jenderal yang sudah terlibat dalam dinamika politik internasional sebelumnya.
Selain itu, Fahmi juga mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia adalah aspek penting yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam pertarungan politik internasional antara kekuatan besar dan menjaga keseimbangan yang sehat dalam hubungan luar negeri.
Kritik terhadap The Economist juga disuarakan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi, yang menilai bahwa media tersebut tertutup dalam pandangan yang didasari oleh ego superioritas dunia Barat. Hasan mengomentari bahwa The Economist sulit memahami diplomasi negara-negara Timur yang ingin menjalin persahabatan dengan semua pihak tanpa harus memilih antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Menurutnya, media tersebut terperangkap oleh logika biner yang tidak selalu relevan dalam hubungan diplomasi global.