Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian ATR/BPN, anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengapresiasi langkah tegas Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten. Longki menegaskan pentingnya penyelesaian masalah pertanahan dengan transparan dan konsisten untuk mencegah konflik di masa depan serta menunjukkan pemerintah bersikap adil kepada masyarakat. Ia juga menyayangkan maraknya kasus pertanahan di berbagai daerah, termasuk Banten dan Jawa Timur, yang melibatkan tumpang tindih sertifikat dan konflik hak atas tanah.
Menurut Longki, langkah tegas dari BPN dalam mencabut sertifikat yang bermasalah sangat penting untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. Ia memberikan apresiasi kepada BPN atas komitmennya dalam mengungkap kasus pagar laut. Politisi Partai Gerindra tersebut menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir dalam proyek pembangunan pagar laut yang saat ini menjadi sorotan publik. Longki menekankan perlunya pemerintah lebih hati-hati dalam pengelolaan kawasan pesisir dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan untuk mencegah kerugian bagi pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah menyelesaikan kasus ini secara transparan dan tepat sasaran demi mendapatkan keadilan bagi masyarakat serta memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pertanahan di Indonesia.
