Fraksi Partai Gerindra menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai instrumen kunci bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai delapan program prioritas (Asta Cita). Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan hal ini dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. RAPBN 2026 dianggap sebagai kesempatan awal dalam mewujudkan visi Indonesia Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, pemberian makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, desa, UMKM, pertahanan, investasi, dan perdagangan global.
Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah dalam menetapkan defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen terhadap PDB atau Rp638,8 triliun. Desain defisit primer yang mendekati nol dianggap sebagai tanda pengelolaan fiskal yang sehat. Fraksi Gerindra juga menyambut baik harapan Presiden agar APBN di masa mendatang mencapai posisi tanpa defisit. Tidak ada rencana pengenaan pajak baru pada 2026, namun pemerintah lebih fokus pada reformasi administrasi dan efisiensi belanja. Insentif fiskal dalam RAPBN 2026 diharapkan dilakukan dengan hati-hati dan selektif, dengan memprioritaskan pelaku kecil dan UMKM. Maka, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi, sambil menutup celah penggelapan pajak terutama di sektor ekstraktif.
