Koperasi Merah Putih, sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa, telah menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kota Tangerang Selatan, Banten, Andre menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak akan menggeser pelaku usaha lokal yang telah lama beroperasi. Sebaliknya, pemerintah sedang merumuskan formula agar UMKM, toko rakyat, dan ekosistem ekonomi desa dapat bersinergi untuk membangun ekonomi rakyat bersama.
Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting dalam memastikan perputaran ekonomi desa kembali kepada masyarakat desa dengan model bisnis berbasis gotong royong. Berperan sebagai agregator dan distributor produk lokal, seperti sembako, hasil pertanian, dan kebutuhan rumah tangga. Data dari situs resmi KDKMP mencatat bahwa hingga November 2025, telah berdiri 82.467 koperasi berbadan hukum dengan total 25.322 gerai aktif di Indonesia. Lebih dari 1,19 juta warga desa dan kelurahan tercatat sebagai anggota aktif koperasi Merah Putih.
Pemerintah, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah membuat penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas nasional. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 17 Tahun 2025 menegaskan pentingnya percepatan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Keberadaan koperasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendukung ekonomi rakyat kecil dan memajukan ekonomi desa. Kolaborasi lintas pelaku ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memperkuat rantai pasok pangan nasional dari desa ke kota. Dengan demikian, ekonomi desa yang kuat akan menjaga ketahanan nasional.
