Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, meminta perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan adil. Dalam pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk di Batam, Kepulauan Riau, Endipat menyatakan harapannya agar penyaluran KUR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan kredit permodalan kepada UMKM.
Legislator dari Gerindra tersebut juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima masukan terkait implementasi program KUR, termasuk masalah data nasabah UMKM dan koordinasi antar lembaga perbankan. Dia menekankan pentingnya langkah-langkah ini untuk mencegah miskomunikasi di masa depan antara bank-bank Himbara dan kementerian terkait.
Endipat juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa KUR adalah program pemerintah yang memberikan kredit permodalan di bawah 100 juta tanpa agunan kepada UMKM, dengan bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah. Dia berharap penyaluran KUR yang lebih transparan dan tepat sasaran akan membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan usaha mereka melalui dukungan permodalan yang mudah dari perbankan milik negara.
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ini untuk meneliti tata kelola KUR dipimpin oleh Endipat Wijaya dan dihadiri oleh beberapa anggota DPR lainnya.
