Dinamika terbaru mengenai perkembangan desa di Indonesia kini tengah menjadi sorotan, lantaran dua laporan pemerintah memperlihatkan gambaran yang saling melengkapi. Satu sisi, publikasi Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 oleh BPS mengindikasikan adanya kemajuan di bidang infrastruktur dan administrasi pemerintahan desa. Di sisi lain, KepMendes PDTT No 343 Tahun 2025 menyoroti pertumbuhan tajam jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri.
Meski begitu, kedua laporan tersebut menegaskan satu pesan penting, bahwa kenaikan status administratif belum secara otomatis menuntaskan gap di sektor ekonomi desa. Walaupun semakin banyak desa terangkat ke level maju atau mandiri, masalah ekonomi mendalam belum sepenuhnya diatasi.
Indonesia masih sangat tergantung pada keberadaan desa-desa sebagai pilar utama negara. Berdasarkan temuan Podes 2025, total desa lebih dari 84 ribu, dan sekitar 75 ribu di antaranya memiliki status sebagai desa definitif. Dari jumlah itu, terdapat lebih dari 20.500 desa mandiri dan lebih dari 23.500 desa maju. Namun demikian, tidak sedikit pula desa yang masih berkembang, bahkan ada yang tertinggal dan sangat tertinggal secara pembangunan.
Komposisi tersebut menunjukkan peningkatan status dari aspek pembangunan dasar, terutama terkait fisik maupun administratif desa, antara lain berkat logistik dan distribusi dana desa selama satu dekade terakhir. Namun, core issue-nya belum banyak berubah: mesin ekonomi desa masih sangat lemah dan nyaris belum terdiversifikasi.
Mayoritas desa di Indonesia tetap bergantung pada sektor agraris, dan lebih dari 67 ribu desa berpenduduk yang bekerja di bidang pertanian. Sayangnya, ekonomi desa masih banyak dijalankan atas pola komoditas primer yang minim nilai tambah. Data juga memperlihatkan lebih dari 25 ribu desa sebenarnya telah memiliki produk unggulan, namun belum mampu menembus dan terhubung secara optimal dengan pasar nasional maupun global.
Perbaikan akses pembiayaan dan fasilitas telekomunikasi memang mulai terasa. Lebih dari 63 ribu desa memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta telah tersambung jaringan digital. Tapi, akses berkualitas ini masih timpang, terutama bagi desa-desa yang secara geografis terisolasi.
Ketimpangan nyata antara desa dan kota tetap tergambar melalui perbedaan tingkat kemiskinan. Proporsi masyarakat miskin di desa mendekati 11 persen, hampir dua kali lipat dari kota. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan di desa menunjukkan kerentanan yang lebih besar, menggambarkan bahwa kesejahteraan masih belum merata dengan kualitas yang memadai.
Dengan demikian, tantangan berat desa dewasa ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menghambatnya transformasi pola ekonomi dan rendahnya efisiensi produktivitas. Dibutuhkan strategi terintegrasi agar desa tidak sekadar naik kelas di atas kertas, melainkan juga menguat secara ekonomi.
Dalam konteks ini, koperasi menawarkan alternatif solusi konkrit. Menurut studi World Bank tahun 2006, koperasi mempunyai potensi signifikan mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang karena model kepemilikannya bersifat lokal dan mampu meningkatkan akses pembiayaan, layanan teknologi, serta memperkuat basis kolektif masyarakat.
Lebih dari itu, koperasi terbukti memperkuat jejaring solidaritas ekonomi di antara warga desa, aspek vital di lingkungan dengan penghasilan rendah. Di tingkat petani, koperasi mampu memperbesar posisi tawar, memberikan akses luas pada pasar dan teknologi, serta membangun soliditas dalam produksi melalui tata kelola partisipatif.
Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi sarana strategis dalam kerangka kebijakan memperbaiki fragmentasi ekonomi desa. Sebab, kondisi pelaku usaha desa yang bersifat kecil dan terpisah-pisah meniscayakan perlunya konsolidasi agar produksi terakses pasar yang luas.
Tetapi, keberhasilan program sangat ditentukan rancangan dan pelaksanaan yang responsif terhadap kebutuhan nyata di desa. Studi CELIOS mengingatkan risiko pendekatan birokratis-sentralistik yang bisa menantang efektivitas jika tak selaras dengan aspirasi lokal. Intervensi negara memang diperlukan, terutama untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki tata kelola kelembagaan di desa, namun harus dipastikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Faktor percepatan implementasi kebijakan menjadi sangat menentukan. Pemerintah menaruh perhatian khusus agar program ini dapat segera dioperasikan. Pemerintah menargetkan pada Agustus mendatang, Koperasi Merah Putih mulai menjalankan fungsinya secara bertahap. “Perlu adanya langkah percepatan dalam rekrutmen dan pelatihan SDM yang akan mengoperasikan koperasi,” ujar Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan, dalam siaran pers beberapa waktu lalu.
Di tengah percepatan program, dukungan dan kolaborasi lintas lembaga krusial. Keterlibatan TNI, menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam wawancara di Kompas TV, diharapkan mampu mempercepat pembangunan fisik sekaligus mengefisienkan biaya pelaksanaan di lapangan. Jaringan teritorial TNI yang hingga ke desa memungkinkan transfer kebijakan ke lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Tugas utama TNI dalam hal ini tidak hanya mengawal pembangunan fisik koperasi, namun juga memperkuat koordinasi, distribusi, dan peningkatan kualitas SDM setempat. Dengan pengawasan dan pendampingan dari institusi yang telah berpengalaman, koperasi diharapkan tumbuh kokoh menghadapi tantangan arus ekonomi modern.
Namun, percepatan tanpa koordinasi lintas sektor yang ketat berpotensi menambah kompleksitas masalah baru, seperti yang telah diantisipasi pemerintah dalam Instruksi Presiden terkait program koperasi ini. Dibutuhkan orkestra kebijakan yang menekankan pada partisipasi, integrasi kebutuhan lokal, dan pemanfaatan ekosistem ekonomi desa sebagai satu kesatuan.
Apabila pendekatan dilakukan secara inklusif dan terstruktur, koperasi berpeluang besar memainkan peranan sentral dalam mengurangi kesenjangan mendalam antara desa dan kota, serta mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
