Jika membahas konservasi di Indonesia, biasanya perhatian langsung tertuju pada pelestarian hutan atau penyelamatan satwa langka yang semakin mendekati batas kepunahan. Kita terbiasa menyoroti keprihatinan mengenai rusaknya habitat, makin seringnya konflik manusia dengan satwa liar, serta turunnya jumlah populasi hewan-hewan kunci.
Namun, banyak praktisi seperti Wahdi Azmi, seorang dokter hewan yang sudah berpengalaman dengan isu gajah di Sumatera, menyoroti adanya satu aspek mendasar yang kerap diabaikan: posisi manusia dalam skema konservasi itu sendiri.
Dalam sebuah diskusi Leaders Talk Tourism yang mengangkat Surat Edaran Ditjen KSDAE No. 6/2025, Wahdi menyampaikan bahwa pembicaraan konservasi seharusnya tak semata menyoal satwa atau hutan, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan, “Konservasi tidak mungkin berhasil bila masyarakat setempat tidak merasakan manfaatnya.”
Pengalaman lapangan Wahdi di Sumatera memperlihatkan bahwa akar konflik manusia dan gajah tak hanya terkait perilaku satwa liar. Sering kali, masalah muncul akibat perubahan bentang alam yang tidak diiringi dengan penyesuaian sistem sosial dan ekonomi. Ketika lahan hutan diubah menjadi perkebunan atau kompleks pemukiman, tekanan hidup bagi manusia dan satwa pun meningkat, memperbesar kemungkinan konflik.
Sayangnya, selama ini pola konservasi yang dipraktikkan kerap cenderung proteksionis—memisahkan kawasan, menyusun aturan tegas, dan membatasi akses. Meskipun secara teori keputusan ini dipilih demi menjaga ekosistem tetap utuh, namun pendekatan tadi justru menambah beban bagi masyarakat di sekitar kawasan. Warga kehilangan akses tanah, peluang ekonomi menyusut, dan risiko perjumpaan konflik dengan binatang liar meningkat.
Kondisi tadi membuat konservasi mudah dianggap sebagai hambatan tambahan, bukannya kebutuhan bersama. Wahdi mengingatkan lagi, “Manusia adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem. Pendekatan konservasi harus menggabungkan manusia, bukan sekadar melindungi dari mereka.”
Integrasi antara pelestarian alam, ekonomi lokal, serta edukasi adalah inti gagasan Wahdi. Menurutnya, tanpa keterpaduan antara ketiganya, program konservasi akan terus rapuh dan tergantung pada bantuan eksternal.
Konsep ini terlihat nyata di kawasan Mega Mendung, Bogor, di mana tekanan konversi lahan untuk kebutuhan hunian meningkat pesat, mengancam hutan, sistem air, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Di bawah arahan Andy Utama, Yayasan Paseban mengembangkan kawasan Arista Montana dengan logika pelestarian ekologis yang melekat pada kehidupan warga sehari-hari. Alih-alih memperlakukan konservasi sebagai program terpisah, kawasan ini menjadikannya bagian dari praktik ekonomi—misal lewat pertanian organik berbasis komunitas.
Dengan melibatkan langsung petani dalam pengelolaan, pemasaran, dan pelatihan teknik pertanian ramah lingkungan, pelestarian alam berubah menjadi kepentingan ekonomi langsung bagi masyarakat. Produktivitas pertanian organik sangat bergantung pada kesehatan lahan dan ekosistem air, sehingga penduduk semakin memahami pentingnya menjaga alam demi keberlanjutan penghidupan mereka.
Upaya pelatihan yang dilakukan Yayasan Paseban juga menambah pemahaman baru. Mulai dari edukasi pengelolaan lingkungan dan pertanian organik, hingga pelatihan bagi generasi muda, semuanya memperkuat kapasitas warga untuk mengelola sumber daya secara berkesinambungan. Dengan begitu, masyarakat bukan lagi sebatas objek kebijakan, melainkan subjek utama pelestarian lingkungan di wilayahnya.
Kesamaan antara pengalaman Wahdi di Sumatera dan praktik di Mega Mendung terletak pada inti permasalahan: konservasi tidak bisa dipisahkan dari manusia. Jika di Sumatera konflik manusia dengan gajah timbul karena lahan satwa dan manusia tidak terintegrasi, di Mega Mendung, pelibatan masyarakat justru menekan risiko konflik dan menjaga keberlangsungan alam.
Satu pelajaran penting yang mengemuka dari dua pengalaman ini adalah pentingnya membangun kapasitas lokal. Kegagalan konservasi lebih banyak muncul karena minimnya keterlibatan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, upaya yang melibatkan dan memperkuat komunitas bisa mengubah konservasi menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama, sehingga keberlangsungan pelestarian alam semakin terjamin.
Pada akhirnya, ketika tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi terus meningkat, Indonesia membutuhkan model konservasi yang benar-benar mengaitkan pelestarian alam dengan kesejahteraan masyarakat. Konservasi harus hadir dalam bentuk integrasi antara lingkungan, ekonomi lokal, dan praktik edukasi yang mendorong perubahan perilaku dan sistem hidup warga.
Tanpa penghubung yang kuat antara manusia dan lingkungan sekitarnya, program konservasi akan selalu berada dalam posisi defensif dan sulit bertahan. Namun, dengan membangun keterpaduan, konservasi dapat berubah menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan negeri ini.
Seperti yang diungkap Wahdi, pelestarian tidak hanya tentang melindungi hutan atau satwa, tetapi juga soal apakah masyarakat punya alasan dan kepentingan untuk merawatnya bersama-sama.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
