Keputusan pengadilan yang menetapkan bebas bagi Amsal telah mendapat apresiasi dari Bimantoro Wiyono. Menurutnya, hal ini menunjukkan keberanian hakim dalam menjalankan keadilan secara utuh dan objektif. Meskipun demikian, Bimantoro juga tidak segan untuk memberikan kritik terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Karo dalam penanganan perkara tersebut. Ia menilai adanya indikasi kurang profesionalitas dan ketidakterpaduan sikap dalam proses penegakan hukum.
Kritik tersebut diungkapkan sebagai upaya untuk memberikan masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas institusi penegak hukum. Bimantoro juga menyoroti kurangnya responsifitas dari Jaksa Penuntut Umum dan pihak Kejari Karo terhadap permohonan penangguhan penahanan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya kooperatifitas dan pemahaman terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR.
Dalam pandangannya, Bimantoro menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam proses hukum. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama tanpa adanya ego sektoral yang berlebihan. Pada akhir pernyataannya, Bimantoro mengekspresikan kekecewaannya terhadap kurangnya respons institusi kejaksaan di daerah terhadap masukan publik dan DPR. Ia menegaskan perlunya evaluasi serius dalam upaya pembenahan institusi penegak hukum agar lebih akuntabel dan terbuka terhadap pengawasan publik. Semua hal ini diyakini dapat membawa perubahan positif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
