Kader Partai Gerindra Kawal Ketahanan Pangan Nasional dengan Tinjauan ke Bulog Balikpapan
JAKARTA, Fraksigerindra.id — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan komitmen kader Partai Gerindra dalam mengawal ketahanan pangan nasional. Penegasan itu disampaikan saat dirinya bersama jajaran Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan dan Kalimantan Timur meninjau gudang Perum Bulog di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pengawalan Ketersediaan Pangan dan Harga Terjangkau
Dalam kunjungan tersebut, Budi mengatakan pengawasan langsung ke lapangan penting dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Ia menyebut kader Gerindra juga turun langsung ke sejumlah daerah untuk memantau kondisi petani hingga stok pangan di gudang Bulog.
“Kita saling bersinergi untuk memastikan bahwa pangan di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, tersedia dan harganya terjangkau. Peninjauan aset-aset Bulog Kota Balikpapan ini dilakukan untuk melihat ketersediaan dan kondisi riil di lapangan pada bidang-bidang Bulog,” tegas Budi.
Peran Strategis Bulog dalam Stabilitas Pangan Nasional
Menurut dia, Bulog memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Karena itu, lembaga tersebut perlu mendapat dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur distribusi.
“Mengingat keberadaan Bulog dalam ekosistem pangan di Indonesia itu sangat penting dan strategis,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan langsung, Budi mengaku bersyukur karena stok pangan di gudang Bulog Balikpapan dinilai masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya senang pagi hari ini kami bisa melihat langsung bahwa stok sangat mencukupi,” tuturnya.
Perbaikan Infrastruktur Distribusi Pangan
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar distribusi pangan semakin efektif dan mudah dijangkau masyarakat. Perbaikan tersebut, kata dia, mencakup penguatan infrastruktur hingga dukungan kebijakan distribusi pangan.
“Kami mencatat masih ada perbaikan-perbaikan yang mungkin harus dikejar, baik perbaikan infrastruktur maupun dari sisi kebijakan untuk memudahkan akses distribusi kepada masyarakat,” kata Budi.
