Kawendra Lukistian: Pembentukan IDSurvey Langkah Strategis untuk Perkuat Tata Kelola dan Efisiensi BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Dalam pandangannya, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kebocoran yang terjadi.
Kompatibel dengan Transformasi BUMN
Kawendra Lukistian memandang bahwa kebijakan pembentukan IDSurvey sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi BUMN menuju keprofesionalan yang lebih baik dan daya saing yang lebih kuat. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey, Kamis (25/6/2026).
Pada kesempatan itu, dirinya juga memberikan tanggapan terhadap pandangan Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam, yang menyatakan keraguan terkait dampak nyata dari keberadaan holding tersebut. Kawendra menegaskan bahwa pembentukan IDSurvey merupakan langkah positif dalam memperbaiki tata kelola BUMN melalui konsolidasi yang lebih efektif.
Menjaga Efisiensi dan Kebocoran
Menurut Kawendra, pembentukan holding BUMN seperti IDSurvey bukan hanya sebatas mengurangi jumlah perusahaan, tetapi lebih kepada memperkuat entitas yang memiliki peran strategis. Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan tata kelola BUMN dapat menjadi lebih kuat, sehat, dan kompetitif.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran IDSurvey diharapkan dapat memberikan dukungan yang kuat dalam memperkuat tata kelola BUMN, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi. Dengan demikian, langkah ini dinilai tepat dalam mendukung transformasi BUMN yang sedang berlangsung.
