Bambang Haryo Dorong Insentif Kompetitif untuk Perkuat Daya Saing Kawasan Industri
Menurut Kapoksi Gerindra Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, kawasan industri di Indonesia memerlukan insentif yang lebih kompetitif agar bisa bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam menarik investasi. Dalam pembahasan RUU tentang Kawasan Industri, penguatan daya saing kawasan industri merupakan kunci utama.
Posisi Strategis Indonesia
Bambang menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang dilewati sekitar 70 persen kapal dunia. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan daya tarik investasi.
Kebijakan Penting dalam Meningkatkan Daya Saing
Bambang menekankan bahwa kepastian hukum dan kepastian berusaha sangat penting dalam meningkatkan daya saing kawasan industri. Dia menyoroti bahwa hak pengelolaan kawasan industri di Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain yang memberikan kepastian usaha dalam jangka waktu lebih panjang. Selain itu, insentif seperti tarif energi yang kompetitif, keringanan perpajakan, dan kemudahan pembiayaan juga diperlukan untuk menarik lebih banyak investasi.
Bambang juga mendukung usulan agar kawasan industri dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) guna memberikan perlindungan dan kepastian yang lebih kuat bagi pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Percepatan Pelayanan Perizinan
Bambang juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan terpadu yang efektif. Proses perizinan yang cepat dan terintegrasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia baik di tingkat regional maupun global.
Dengan kombinasi kepastian hukum, insentif yang kompetitif, dan perizinan yang efisien, Bambang berharap Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi serta mencegah relokasi industri ke negara lain.
