Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp4,09 Miliar

Eks Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aris Mukiyono, didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total nilai sekitar Rp4,09 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses percepatan pengurusan izin pertambangan dan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).

Dakwaan terkait pengurusan izin

Perkara yang menyeret Aris berpusat pada dugaan adanya penerimaan uang dalam proses layanan perizinan di sektor yang berada dalam lingkup Dinas ESDM Jawa Timur. Jaksa menduga dana sekitar Rp4,09 miliar itu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan permintaan percepatan pengurusan izin pertambangan dan IPAT.

Dengan demikian, perkara tersebut memuat dua dugaan perbuatan yang disebut dalam dakwaan, yakni pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Pemerasan menjadi bagian dari tuduhan terhadap Aris, sementara uang yang diterimanya disebut jaksa berkaitan dengan kebutuhan mempercepat proses perizinan.

Jenis izin yang disebut dalam perkara ini mencakup izin pertambangan serta IPAT. Keduanya tercantum sebagai urusan yang diduga menjadi kaitan penerimaan uang tersebut. Namun, informasi yang tersedia belum memerinci pihak-pihak yang memberikan uang, waktu penerimaan, maupun tahapan pengurusan izin yang dimaksud.

Nilai uang sekitar Rp4,09 miliar

Nilai yang didakwakan kepada Aris mencapai sekitar Rp4,09 miliar. Angka itu menjadi bagian penting dalam perkara karena disebut sebagai total uang yang diduga diperoleh melalui pemerasan dan gratifikasi.

Status Aris dalam perkara ini adalah terdakwa, setelah jaksa menyampaikan dakwaan terhadapnya. Artinya, tuduhan tersebut masih merupakan materi perkara yang harus dibuktikan melalui proses persidangan. Dakwaan belum dapat dipahami sebagai putusan bersalah sebelum terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai proses hukum yang berlaku.

Perkara ini juga menempatkan jabatan Aris sebagai mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur dalam konteks dugaan penyalahgunaan proses pelayanan perizinan. Berdasarkan dakwaan yang diberitakan, percepatan pengurusan izin menjadi hubungan utama antara uang yang diduga diterima dan kewenangan di sektor energi serta sumber daya mineral.

Kasus tersebut dilaporkan dari Sidoarjo. Hingga informasi ini disampaikan, rincian lebih lanjut mengenai konstruksi dakwaan, pihak lain yang mungkin terlibat, serta tanggapan Aris atas tuduhan tersebut belum tercantum dalam informasi yang tersedia.

Source link