Peningkatan Standar Kenyamanan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025 Menurut Komisi V DPR RI
Komisi V DPR RI menilai bahwa standar kenyamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah aspek teknis dinilai masih memerlukan pembenahan untuk penyelenggaraan mudik di masa mendatang. Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi publik yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026” yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI. Diskusi tersebut diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, dan dihadiri oleh beberapa pembicara seperti Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri AKBP Renaldi Oktavian, serta Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah.
Danang Wicaksana dari Partai Gerindra mengapresiasi kesiapan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola arus mudik Lebaran tahun ini, baik di jalur tol maupun non-tol. Menurutnya, standar kenyamanan arus mudik tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ia juga menyoroti efektivitas kebijakan work from anywhere (WFA) yang terbukti berhasil mengurai kepadatan lalu lintas selama puncak arus mudik pada 27-28 Maret 2025. Selain itu, pengelolaan arus di pelabuhan dan respons cepat Basarnas dalam beberapa insiden juga mendapat apresiasi.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah III itu menyatakan bahwa hal-hal seperti ini perlu dijadikan acuan dalam pengelolaan moda transportasi laut dan udara ke depannya. Menurut Komisi V DPR RI, meskipun terjadi peningkatan standar kenyamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025, masih diperlukan pembenahan dalam beberapa aspek teknis untuk penyelenggaraan mudik di masa mendatang.
