Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh DPR, pemerintah, dan BPJS Kesehatan. Diketahui bahwa pemerataan layanan kesehatan belum mencapai kesetaraan yang diinginkan, sehingga diperlukan perbaikan dalam regulasi dan pendanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan di semua fasilitas kesehatan.
Pada Rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional yang dihadiri Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, serta beberapa asosiasi fasilitas kesehatan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Nuroji menyoroti perlunya tindakan tambahan guna mengatasi disparitas pelayanan yang ada. Ia menekankan pentingnya intervensi dalam bidang regulasi dan pendanaan untuk mencapai kesetaraan, mulai dari klinik hingga rumah sakit swasta dan fasilitas lainnya.
Politisi Fraksi Gerindra tersebut juga menyampaikan pentingnya untuk BPJS Kesehatan tidak merasa puas terlalu cepat dengan pencapaian program yang telah dilaporkan sejauh ini. Menurutnya, masih ada berbagai masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan kementerian terkait dan DPR agar layanan JKN dapat menjadi lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Nuroji menyoroti peran penting klinik sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menurutnya, klinik membantu masyarakat dalam penanganan penyakit ringan dan keluhan yang tidak memerlukan rujukan ke rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendukung langkah untuk memperkuat peran klinik sebagai salah satu faskes yang memberikan banyak manfaat pada tingkat penyakit ringan dan keluhan yang praktis.
Sebagai kesimpulan, Nuroji berharap adanya lebih banyak dukungan dari Kementerian Kesehatan dalam pengembangan klinik, baik dari segi pembinaan maupun pendanaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau untuk lebih merata dirasakan oleh masyarakat.
