Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, membahas sejumlah isu sektor kehutanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (24/11/2025). Salah satu hal yang disoroti adalah penurunan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2024–2025, yang dianggap sebagai pencapaian positif. Namun, Sumail menyatakan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencegah kebakaran hutan agar tidak terjadi lagi.
Selain itu, Sumail juga memperhatikan kondisi Taman Nasional Baluran dan hutan Bitakol seluas sekitar 1.500 hektare yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani namun kini diserahkan kepada pihak taman nasional. Ia menyoroti kerusakan yang semakin parah setelah pengelolaan berubah, seperti pembalakan liar dan pencurian kayu jati yang tidak terkendali. Hal ini mengancam ekosistem dan keberlangsungan spesies yang ada.
Di samping itu, Sumail juga mengingatkan tentang pentingnya mitigasi terhadap ternak masyarakat yang masuk ke kawasan konservasi serta penyempitan hutan savana yang merupakan habitat penting bagi satwa liar. Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tak hanya mengancam kelestarian kawasan tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal.
Isu lain yang dibahas adalah sengketa penguasaan lahan sekitar 300 hektare di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Situbondo. Lahan tersebut sebelumnya dimiliki oleh eks-PTP namun sekarang berada di bawah kewenangan KLHK. Sumail menjelaskan bahwa keberadaan tegakan pohon kapuk di area tersebut menyulut ketegangan karena keterikatan historis masyarakat dengan lahan tersebut.
Sumail meminta Kementerian Kehutanan menyelesaikan berbagai masalah yang disorotnya, terutama yang berkaitan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Tujuannya agar pengelolaan dilakukan secara adil dan kelestarian hutan tetap terjaga. Selain itu, Sumail juga menyebut potensi kebocoran PNBP sektor kehutanan sebagai perhatian terakhir dalam paparannya.
