Putih Sari menilai tata kelola PMI saat ini masih memiliki berbagai persoalan mendasar terutama terkait keadilan bagi pekerja migran. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif dalam perlindungan pekerja migran ke depan. Menurutnya, pendekatan kebijakan yang berkeadilan sangat penting agar PMI tidak rentan sebelum, saat, maupun setelah bekerja di luar negeri. Penggunaan data dan hasil riset serta keterlibatan organisasi internasional dan akademisi dianggap sebagai langkah strategis untuk perumusan kebijakan yang berbasis data dan komprehensif.
Putih Sari juga menegaskan perlindungan PMI harus terintegrasi dalam sistem yang kuat yang mencakup regulasi, pengawasan, dan penanganan masalah di lapangan. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan tata kelola PMI melalui legislasi dan pengawasan untuk memperkuat dasar hukum guna mengatasi tantangan pekerja migran saat ini. Mereka ingin negara benar-benar hadir dalam melindungi pekerja migran dalam praktik yang nyata, bukan hanya dalam konsep.
