Calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia diminta tidak terburu-buru menentukan keberangkatan ke Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Timur Tengah. Kapoksi Gerindra Komisi VIII DPR RI H.M. Husni mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan.
Imbauan itu disampaikan Husni melalui keterangan tertulis pada Senin (12/10/2026), setelah serangkaian serangan dilaporkan terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat. Kelompok Houthi dilaporkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas Arab Saudi juga melaporkan adanya korban jiwa, korban luka, serta gangguan terhadap aktivitas penerbangan.
Menurut Husni, perkembangan itu perlu menjadi perhatian karena gangguan keamanan di kawasan dapat memengaruhi perjalanan internasional, termasuk penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Ia meminta calon jemaah mempertimbangkan kondisi aktual sebelum berangkat, tanpa menjadikan kabar yang belum terverifikasi sebagai dasar keputusan.
Jemaah Diminta Memantau Jalur Informasi Resmi
Husni menyebut perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan dua pintu masuk utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Karena itu, situasi keamanan di Arab Saudi, serta kemungkinan dampak dari konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman, dinilai perlu terus dipantau.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni.
Ia menilai pemerintah melalui instansi terkait memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai kondisi keamanan dan kebijakan perjalanan. Koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi juga diperlukan agar calon jemaah memperoleh gambaran mengenai situasi di lapangan.
Meski lokasi serangan berada di Riyadh, sementara Makkah dan Madinah relatif jauh dari ibu kota Arab Saudi itu, Husni mengingatkan potensi meluasnya konflik tetap harus diantisipasi. Eskalasi ketegangan, menurut dia, dapat memengaruhi stabilitas kawasan dan kelancaran perjalanan jemaah.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Komisi VIII Menunggu Informasi Pemerintah
Husni meminta calon jemaah haji yang berencana berangkat menilai kembali kesiapan mereka berdasarkan perkembangan keamanan. Ia mengatakan keputusan untuk tetap berangkat atau menunda perjalanan harus dibuat secara matang dengan mempertimbangkan keselamatan serta kemungkinan perubahan situasi.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Husni, masih menunggu informasi dan pengumuman dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah. Informasi dari pemerintah Arab Saudi juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah terkait perjalanan ibadah haji dan umrah.
Ia menegaskan pemantauan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi keamanan terbaru. Calon jemaah diharapkan mengikuti arahan pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke Tanah Suci.












